Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum
Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum adalah unsur pelaksana di Kementerian Sekretariat Negara Indonesia yang dipimpin oleh Deputi. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara.
- Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia adalah unsur pembantu Menteri Sekretaris Negara. Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara dipimpin oleh Sekretaris Kementerian dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
- Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
- Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun adalah salah satu Lembaga Nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2007
- Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I
- Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I merupakan unsur pelaksana pada Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata
- Sekretariat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia
- Sekretariat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia merupakan unsur pembantu pimpinan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan adalah komite yang dibentuk dalam rangka mempersiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntasi Pemerintahan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan
- Islam di Inggris
- Islam di Inggris adalah agama non-Kristen terbesar, dengan sebagian besar pemeluknya adalah imigran dari Asia Selatan khususnya Bangladesh, Pakistan, dan India atau keturunan imigran dari wilayah itu. Banyak juga yang berasal dari wilayah yang didominasi
- Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah unsur pelaksana di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- Pengadilan Tinggi Banten
- Pengadilan Tinggi Banten adalah salah satu pengadilan tingkat banding yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Banten adalah Provinsi Banten
- Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
- Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah salah satu pengadilan tingkat banding yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah Provinsi Sulawesi Tengah
- Hewan jinak
- Hewan jinak adalah hewan yang relatif toleran dengan keberadaan manusia. Kejinakan dapat muncul secara alami atau karena proses pelatihan hewan yang disengaja dan diarahkan oleh manusia sehingga hewan tersebut melawan naluri awalnya yang liar atau alami